Anda mungkin menyukai postingan ini :
- Surat Keputusan Dirjen Penyelenggara Haji Dan Umroh Nomor 140 Tahun 2017 M/ 1438 H Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPIH 2017
- Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tentang Pembayaran Penayelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2017
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 148 Tahun 2018 Tentang Juklak Pelaksanaan Pembayaran Biaya Haji
- Alhamdulillah...Keputusan Menteri Agama Tentang Penetapan Kuota Jamaah Haji Tahun 1439 H/ 2018 M Telah Diterbitkan
Assalmu Alaikum wr.wb.
BalasHapusMohon maaf jika jawaban pertanyaan ini sudah pernah disampaikan melalui acara2 resmi jajaran KAMENAG..!
Dengan kepres no 8 tahun 2017 beserta Permenag no 197 sebagai turunannya, ada yg kami kurang faham.
BPIH TPHD itu di bayar oleh siapa?
Apakah oleh yg bersangkutan?
Ataukah dari Daerah sebagai pengejawantahan dari Pemandu/Pengawas Haji DAERAH?
Jika oleh Daerah, apakah Daerah provisi ataukah Daerah kabupaten/kota?
Mohon penjelasan berikut peraturan dan perundang-undangannya..!
Mohon maaf..!jika ada yg salah tulis dan kurang sopan..!
Sebelumya kami sampaikan terimakasih
Wassalamu'alaikum Alaikum warahmatullahi wr.wb.
Wa'alaikumsallam Wr. Wb.
HapusMenjawab pertanyaan Pak Alif, bahwa untuk semua petugas dari unsur TPHD baik provinsi maupun daerah/ kabupaten pembayaran pelunasan ditanggung oleh Pemerintah setempat. nomor porsi nya pun ikut dengan nomor porsi reguler berbeda dengan petugas kloter.